SUMBARTERKINI, Padang Pariaman — Ratusan perwakilan tenaga honorer kategori R4 Kabupaten Padang Pariaman menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat DPRD Padang Pariaman, Kota Pariaman, Senin (14/7).
Rapat berlangsung dipimpin oleh Ketua DPRD Aprinaldi dan turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Wira Satria, Kepala BKPSDM Maizar, Anggota DPRD Alam Syahri, Sekretaris Dinas Pendidikan Dedi Spendri, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Sri Nelis.
Dalam forum ini, berbagai keluhan dan aspirasi disampaikan oleh perwakilan honorer dari sektor pendidikan, kesehatan, dan operator sekolah.
Honorer Guru: Data Tidak Diinput, Terancam Tersisih
Guspina, perwakilan tenaga honorer guru, menyampaikan bahwa dirinya telah mengabdi sejak 2011 hingga 2018, namun datanya tidak tercatat oleh operator sekolah tempat ia terakhir mengajar. Akibatnya, ia mengalami kesulitan saat proses pendataan honorer. Ia juga menyoroti nasib 284 guru lainnya yang telah aktif bekerja dan terdata sebagai R4 di BKN, namun tidak masuk dalam daftar usulan PPPK tahun 2023. Guspina meminta pemerintah daerah memberi perhatian serius, terutama dalam proses pendaftaran MPG (Manajemen Pengelolaan Guru).
Nakes Honorer: Masa Kerja Terabaikan, Mekanisme Dinilai Tidak Adil
Melda Marni, perwakilan tenaga honorer kesehatan, mengungkapkan bahwa banyak nakes yang telah bertugas selama lebih dari dua tahun tanpa gaji maupun jasa tidak masuk dalam usulan PPPK. Saat seleksi dibuka, nama mereka tidak muncul meskipun memiliki bukti masa kerja yang sah. Ia menilai BKD tidak transparan dan terkesan saling lempar tanggung jawab. Data masa kerja dari 2011–2022 pun tidak diinput ke sistem, meski akun Menpan aktif. Ia mempertanyakan keadilan seleksi 2024 yang meluluskan ratusan peserta baru, sementara honorer lama terabaikan.
Tenaga Operator: Sistem Dinilai Tidak Adil, Formasi Minim
Triana Risa Putri, mewakili honorer operator sekolah, menyampaikan bahwa ketidakadilan pendataan tahun 2022 membuat banyak operator berstatus R4. Ia mengaku telah menyerahkan berkas namun ditolak tanpa alasan jelas. Meski memiliki nilai tinggi, mereka tetap tidak masuk dalam seleksi karena terbatasnya formasi dan sistem yang dianggap tidak berpihak. Ia juga menyoroti kondisi ironis, seperti hanya satu formasi dibuka untuk 20 guru matematika yang akan pensiun. Triana menyampaikan tiga tuntutan utama:
- Pengangkatan honorer R4 sebagai PPPK paruh waktu, sesuai kebijakan daerah.
- Jalur khusus bagi honorer lama agar tidak disamakan dengan pelamar umum.
- Kepastian bahwa honorer yang mengabdi minimal satu tahun dapat langsung diangkat sebagai PPPK.
Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, menyatakan komitmennya untuk segera menggelar rapat lanjutan bersama seluruh OPD terkait dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan. Ia juga membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi honorer yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung ke kantor DPRD.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Padang Pariaman, Maizar, menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu kejelasan regulasi mengenai formasi R4 dalam rekrutmen PPPK. Jika memungkinkan, pihaknya akan mendorong lahirnya regulasi baru di tingkat daerah. Ia menambahkan, keterbatasan formasi selama ini dipengaruhi oleh kemampuan anggaran daerah dalam pengadaan ASN.
RDP ini menjadi ruang aspirasi penting bagi tenaga honorer R4, yang selama ini merasa terabaikan dan menuntut kejelasan status serta keadilan dalam proses rekrutmen ASN.
