Jakarta – Dinamika informasi menjelang aksi unjuk rasa yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2026 kembali diwarnai oleh maraknya penyebaran konten disinformasi. Berbagai narasi palsu sengaja disebarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memicu kebingungan publik di tengah memanasnya isu sosial politik.
Salah satu sasaran hoaks terbaru di media sosial menyasar pertemuan antara perwakilan masyarakat Pati yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Pati dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertemuan penting tersebut justru dipelintir sedemikian rupa dengan menggunakan bahasa yang provokatif dan menyesatkan.
Dalam modusnya, pelaku disinformasi mengubah judul dari sebuah berita resmi dengan teks baru yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta aslinya. Tampilan konten tersebut bahkan sengaja dirancang menyerupai format pemberitaan media massa profesional agar masyarakat terkecoh dan mempercayai informasi palsu tersebut.
Konten sesat itu menuding bahwa pertemuan tersebut ‘membelokkan’ aspirasi warga dan diterima oleh DPR dengan cara yang keliru. Padahal, fakta sebenarnya menunjukkan bahwa perwakilan warga hadir secara langsung untuk menyuarakan aspirasi masyarakat secara terbuka kepada pimpinan lembaga legislatif tersebut.
Mereka yang hadir pun juga warga asli Pati, diantaranya dari LBH GP Ansor, Pemuda Pancasila, LDII, perwakilan nelayan, perwakilan LSM, perwakilan perempuan dan perwakilan petani. Sehingga klaim bahwa mereka disebut sebagai kelompok yang ‘mengatasnamakan warga Pati’ sangatlah tidak tepat.
Kemudian, fokus utama kedatangan Forum Komunikasi Masyarakat Pati ke DPR adalah menyampaikan aspirasi mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat segera disahkan. Aspirasi ini disuarakan demi mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tanah air.
Menanggapi aspirasi tersebut, pimpinan DPR memberikan respons positif dengan memastikan bahwa RUU Perampasan Aset masuk dalam skala prioritas legislasi nasional tahun ini. Bahkan, proses pembahasannya ditargetkan dapat rampung pada Desember 2026 mendatang.
Kasus pemutarbalikan fakta ini menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat agar senantiasa jeli dan waspada terhadap berbagai bentuk pelintiran berita di media sosial. Terlebih menjelang tanggal 27 Agustus, potensi penyebaran hoaks dan disinformasi diprediksi semakin meningkat untuk menguji ketenangan publik.
Langkah verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima menjadi kunci utama agar tidak terjebak dalam pusaran kebohongan digital. Masyarakat diimbau untuk selalu merujuk pada pemberitaan dari media arus utama yang kredibel serta mengutamakan saring sebelum berbagi informasi demi menjaga kondusivitas bersama.
