Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan pelaku jasa konstruksi lokal agar prosedur pengadaan yang mereka jalankan sesuai dengan aturan terbaru.
Sosialisasi diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh di Hotel Mangkuto Syariah, Rabu, 18 November 2026. Peserta berjumlah 61 orang, terdiri dari penyedia jasa konstruksi, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pejabat pengadaan di lingkungan Pemko Payakumbuh.
Kegiatan dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Payakumbuh, Yasrizal. Ia mewakili Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta dan membacakan sambutan wali kota.
Dalam sambutan itu disampaikan bahwa mutu infrastruktur sangat dipengaruhi kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi. “Pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan perencanaan yang baik,” kata Yasrizal.
Pemerintah daerah, kata Yasrizal, bertanggung jawab membina sektor konstruksi agar pekerjaan berjalan aman, efisien, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 sendiri memperbarui Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, sehingga pemahaman atas isinya dinilai penting agar proses pengadaan berjalan sesuai aturan.
Yasrizal berharap pelaku usaha lokal memahami ketentuan pengadaan dan meningkatkan daya saing. Dengan begitu, mereka dapat berperan lebih besar dalam pembangunan daerah dan mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Keterlibatan perusahaan lokal yang lebih besar juga diharapkan menggerakkan kegiatan ekonomi dan memperluas penyerapan tenaga kerja di Payakumbuh.
Ia meminta peserta memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya serta menjalankan pengadaan dengan integritas, transparansi, dan profesionalisme.
Foto ilustrasi: Kampung Adat Balai Kaliki oleh Zhilal Darma, lisensi CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.














Komentar ditutup.