Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menetapkan 21 rancangan peraturan daerah (ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Dari jumlah itu, lima ranperda merupakan inisiatif DPRD dan 16 lainnya usulan Pemerintah Kota Padang.
Daftar tersebut disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Padang, Rafdi, ST, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Padang, Aie Pacah, Jumat (20/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye dan dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, unsur forkopimda, anggota dewan, serta kepala perangkat daerah.
Penyusunan Propemperda 2027 berpijak pada surat Wali Kota Padang Nomor 100.3.280/Huk-Pdg/2026 tertanggal 18 November 2026 dan hasil rapat Bapemperda pada 19 November 2026. Rafdi menyebut, “Sebanyak 21 ranperda terdiri dari lima Ranperda inisiatif DPRD dan 16 Ranperda usulan Pemerintah Kota Padang.”
Kelima ranperda inisiatif dewan meliputi perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang diusulkan Komisi II. Komisi III mengajukan dua ranperda, yakni penyelenggaraan dan percepatan pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum sebagai program lanjutan, serta penataan, pengendalian, dan pemanfaatan infrastruktur jaringan utilitas terpadu (SJUT) sebagai usulan baru. Komisi IV mengusulkan ranperda tentang produk makanan halal yang juga program lanjutan, serta penyelenggaraan pendidikan.
Adapun 16 ranperda usulan pemerintah kota mencakup pertanggungjawaban APBD 2026, perubahan APBD 2027, dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2028 yang diprakarsai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu ada ranperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta tera dan tera ulang alat ukur, alat timbang, dan perlengkapan lainnya.
Sejumlah ranperda lain menyangkut penyandang disabilitas, pengelolaan sampah, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, rencana tata ruang wilayah 2026–2055, serta kawasan tanpa rokok.
Pemerintah kota juga mengusulkan perubahan sejumlah perda yang sudah ada. Perubahan itu meliputi perda pengawasan, pengendalian, dan pelarangan minuman beralkohol, perubahan keempat atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang ketenteraman dan ketertiban umum, serta Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.
Foto ilustrasi: DPRD kota Padang oleh dara parameswari, lisensi CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.
Investor Pasar Modal Sumbar Capai 648.281 Orang, 23 Persen Warga Padang Sudah Berinvestasi
Semen Padang FC Takluk 0-1 dari PSIS Semarang lewat Penalti di Menit 90+6
150 Awak Trans Padang Diarahkan Disiplin Naikkan Penumpang di Halte dan Bus Stop
KPU Sumbar Ingatkan Pemilih Muda soal Ancaman Deepfake Jelang Pemilu 2029
















Komentar ditutup.