Dharmasraya – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Kantor Kementerian Agama menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Keagamaan Islam Tingkat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, pada Kamis (10/7/2025), bertempat di Aula Gedung FKUB Kantor Kemenag Dharmasraya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur TNI/Polri, perwakilan Bupati Dharmasraya, perwakilan DPRD Kabupaten Dharmasraya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Dharmasraya, Badan Kesbangpol Dharmasraya, Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, MUI Dharmasraya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, penyuluh agama Islam, serta perwakilan dari ormas keagamaan dan Kepala KUA se Kabupaten Dharmasraya.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kemenag Dharmasraya, H. Masdan, S.Ag, MA menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara lembaga pemerintah, tokoh agama, dan organisasi keagamaan dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis dan moderat.
“Tantangan kehidupan keagamaan ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat untuk menjaga kerukunan umat beragama, mendorong pendidikan keagamaan yang inklusif, serta menguatkan nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat,” ujar Masdan.

Selain itu, H. Masdan, S.Ag, MA juga berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membangkitkan kebersamaan serta agar ormas keagamaan merasa memiliki tugas untuk mengembalikan umat islam sesuai dengan perannya.
“Harapan dari adanya kegiatan ini adalah agar ormas keagamaan bisa kembali merasa untuk memiliki tugas mengembalikan umat islam sesuai dengan perannya. Selain itu, kedepan agar syiar islam menjadi lebih baik dan meningkat. Semua pihak bisa berperan untuk menghidupkan suasa masjid seperti sholat berjamaah, melaksanakan wirid dan pengajian,” sambung Masdan.
Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang diwakili oleh Kabag Kesra, Kaspul Asral juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketenteraman dan keberagaman masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Harapan lainnya yaitu dapat menjadi akses dalam rangka melakukan identifikasi potensi konflik dan menjadi masukan bagi lembaga keagamaan untuk dapat membuat strategi mencegah potensi konflik.
“Harapan semoga kegiatan ini dapat menjadi solusi dalam rangka identifikasi potensi konflik dan menjadi masukan bagi lembaga keagamaan untuk dapat membuat strategi mencegah potensi konflik serta antara lembaga keagamaan dan pemerintah daerah terjalin silaturahmi yang baik,” ungkap Kaspul.
Kegiatan rakor diakhiri dengan sesi diskusi mengenai langkah-langkah strategis dalam mencegah terjadinya konflik sosial serta sejumlah rekomendasi untuk penguatan program keagamaan ke depan.











