Menu ✖

Otomatis
Breaking News

News

Upah Sektoral Sumbar 2027 Rp3,48 Juta Khusus Empat Sektor, Rp100 Ribu di Atas UMP

badge-check

Foto ilustrasi: Kantor Gubernur oleh Najla Anissa Fatin, lisensi CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Perbesar

Foto ilustrasi: Kantor Gubernur oleh Najla Anissa Fatin, lisensi CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258 bagi pekerja di empat sektor usaha. Nilai itu Rp100.000 lebih tinggi daripada Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar 2027 yang ditetapkan Rp3.383.258.

Empat sektor yang dicakup adalah perkebunan kelapa sawit (KBLI 01262), industri minyak mentah kelapa sawit atau CPO (KBLI 10431), industri minyak goreng kelapa sawit (KBLI 10437), dan pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35151).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar Firdaus Firman mengatakan, rekomendasi UMSP itu berasal dari rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi pada Rabu (18/11/2026). Menurut dia, penerapan upah sektoral mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, yakni tingkat keahlian, risiko dan beban kerja, serta kebutuhan spesialisasi.

Rapat pleno yang sama juga menyepakati UMP 2027 dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, dan akademisi. UMP naik Rp200.303 atau 6,29 persen dari UMP 2026 sebesar Rp3.182.955.

Firdaus menyebut penghitungan UMP memakai sejumlah indikator, yaitu inflasi Sumbar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi 3,99 persen secara kumulatif (c-to-c), dan nilai alfa 0,7. UMP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026 yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.

Mahyeldi, saat berbicara di Padang pada Sabtu (21/11/2026), menyatakan harapannya terhadap penetapan tersebut. “Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi juga menyebut kenaikan upah itu tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha. Menurut dia, pertimbangan yang seimbang dan melibatkan semua pihak terkait perlu dijaga dalam penetapan upah.

Nilai UMSP masih berstatus rekomendasi. Informasi yang tersedia belum menjelaskan apakah ketentuan itu bersifat wajib bagi perusahaan di keempat sektor tersebut.

Foto ilustrasi: Kantor Gubernur oleh Najla Anissa Fatin, lisensi CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Dian RahayuKontributor Kabupaten Solok Selatan

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

UNAND Resmikan Auditorium Paragon Innovation Center, Kemitraan Berlaku 10 Tahun

22 Nov 2026 - 20:03 WIB

UNAND Resmikan Auditorium Paragon Innovation Center, Kemitraan Berlaku 10 Tahun

Pengurus DPD GEMPAR Sumbar 2026–2031 Dilantik, Wawako Padang Ajak Berkolaborasi

22 Nov 2026 - 20:01 WIB

Pengurus DPD GEMPAR Sumbar 2026–2031 Dilantik, Wawako Padang Ajak Berkolaborasi

Kapolda Sumbar: 147 Kasus Narkotika Ditangani dalam Sebulan Lebih, Ajak Tokoh Adat dan Ulama Bersinergi

22 Nov 2026 - 18:02 WIB

Kapolda Sumbar: 147 Kasus Narkotika Ditangani dalam Sebulan Lebih, Ajak Tokoh Adat dan Ulama Bersinergi

Bupati Tanah Datar Serap Aspirasi Warga Lintau Buo, Minta ASN Tak Persulit Layanan

22 Nov 2026 - 17:01 WIB

Bupati Tanah Datar Serap Aspirasi Warga Lintau Buo, Minta ASN Tak Persulit Layanan

PPS Sakato Semen Padang Juara Umum II Tapak Suci Open II dengan 38 Medali

22 Nov 2026 - 16:01 WIB

PPS Sakato Semen Padang Juara Umum II Tapak Suci Open II dengan 38 Medali
Trending di News