Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Bukittinggi

Pemko Bukittinggi Beli Sembilan Mobil Dinas Eselon II, Total Anggaran Lebih dari Rp5 Miliar

badge-check

Foto ilustrasi: Balai Kota Bukittinggi simetris oleh Official Website of Bukittinggi Indonesia's City, lisensi Public domain, via Wikimedia Commons. Perbesar

Foto ilustrasi: Balai Kota Bukittinggi simetris oleh Official Website of Bukittinggi Indonesia's City, lisensi Public domain, via Wikimedia Commons.

Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi membeli sembilan unit mobil dinas baru untuk pejabat eselon II pada 2026. Anggaran yang dialokasikan untuk peremajaan kendaraan itu lebih dari Rp5 miliar. Seluruh mobil disebut sudah dibeli dan tiba di Bukittinggi.

Sembilan unit itu terdiri atas delapan mobil Jetour semi hybrid dengan harga Rp588 juta per unit dan satu mobil Mitsubishi Pajero seharga Rp590 juta. Jika dijumlahkan, nilainya sekitar Rp5,29 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi Rismal Hadi mengatakan, mobil dinas yang dipakai selama ini rata-rata sudah digunakan lebih dari 10 tahun. Menurut dia, pengadaan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden tentang kendaraan dinas. Pernyataan itu ia sampaikan pada Sabtu (21/11/2026).

“Peremajaan kendaraan memang sudah waktunya dilakukan demi menunjang pelaksanaan tugas,” kata Rismal.

Rismal menjelaskan, jadwal pejabat eselon II kerap padat, termasuk kegiatan beruntun di kantor, luar daerah, dan bandara dalam satu hari. Karena itu, mereka membutuhkan kendaraan yang andal untuk menunjang mobilitas.

Soal pilihan mobil semi hybrid, Rismal menyebut fasilitas pengisian kendaraan listrik di Bukittinggi belum memadai. Teknologi semi hybrid menggabungkan mesin bahan bakar minyak dengan tenaga listrik sehingga konsumsi bahan bakar lebih efisien. Ia berharap biaya operasional dapat ditekan.

Mobil dinas lama milik pejabat eselon II akan dialihkan untuk operasional pejabat eselon III. Adapun kendaraan yang saat ini dipakai pejabat eselon III akan dilelang sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil lelang diharapkan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi.

Rismal menegaskan pembelian ini bukan untuk menghamburkan anggaran dan tidak mengurangi dana pelayanan pemerintahan maupun masyarakat. Pemko juga telah memangkas anggaran perjalanan dinas studi banding satuan kerja perangkat daerah hingga 50 persen.

Pemko Bukittinggi turut mempertimbangkan penambahan kendaraan dinas pada 2027. Penambahan itu direncanakan bertahap agar kebutuhan setiap perangkat daerah terpenuhi.

Foto ilustrasi: Balai Kota Bukittinggi simetris oleh Official Website of Bukittinggi Indonesia’s City, lisensi Public domain, via Wikimedia Commons.

Desi MarlinaKontributor Kabupaten Kepulauan Mentawai

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

UNAND Resmikan Auditorium Paragon Innovation Center, Kemitraan Berlaku 10 Tahun

22 Nov 2026 - 20:03 WIB

UNAND Resmikan Auditorium Paragon Innovation Center, Kemitraan Berlaku 10 Tahun

Pengurus DPD GEMPAR Sumbar 2026–2031 Dilantik, Wawako Padang Ajak Berkolaborasi

22 Nov 2026 - 20:01 WIB

Pengurus DPD GEMPAR Sumbar 2026–2031 Dilantik, Wawako Padang Ajak Berkolaborasi

Kapolda Sumbar: 147 Kasus Narkotika Ditangani dalam Sebulan Lebih, Ajak Tokoh Adat dan Ulama Bersinergi

22 Nov 2026 - 18:02 WIB

Kapolda Sumbar: 147 Kasus Narkotika Ditangani dalam Sebulan Lebih, Ajak Tokoh Adat dan Ulama Bersinergi

Bupati Tanah Datar Serap Aspirasi Warga Lintau Buo, Minta ASN Tak Persulit Layanan

22 Nov 2026 - 17:01 WIB

Bupati Tanah Datar Serap Aspirasi Warga Lintau Buo, Minta ASN Tak Persulit Layanan

PPS Sakato Semen Padang Juara Umum II Tapak Suci Open II dengan 38 Medali

22 Nov 2026 - 16:01 WIB

PPS Sakato Semen Padang Juara Umum II Tapak Suci Open II dengan 38 Medali
Trending di News