Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung, bank yang beralamat di Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Pencabutan itu berlaku sejak 19 November 2026 setelah upaya penyehatan bank tidak membuahkan hasil.
Kepala OJK Sumbar Roni Nazra menjelaskan hal tersebut di Padang, Kamis (19/11/2026). Menurut dia, pencabutan izin ini dilakukan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026.
Roni menerangkan, langkah itu merupakan bagian dari pengawasan OJK untuk memperkuat industri perbankan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan, OJK pada 5 November 2025 menetapkan bank tersebut sebagai BPR Dalam Penyehatan karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah 12 persen. Statusnya kemudian dinaikkan menjadi BPR Dalam Resolusi pada 30 Oktober 2026, sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023.
Peningkatan status itu dilakukan setelah pengurus dan pemegang saham dinilai telah diberi waktu yang cukup, tetapi tidak mampu memulihkan kondisi bank, terutama menyangkut permodalan dan likuiditas.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lewat Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026 memutuskan penanganan bank dalam resolusi ini dilakukan melalui likuidasi. LPS lalu meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. Setelah izin dicabut, LPS menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan proses likuidasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
OJK mengimbau nasabah tetap tenang. Simpanan nasabah di bank, termasuk BPR, dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Simpanan dinyatakan layak dibayar apabila tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunganya tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.
Foto ilustrasi: Kantor Camat Lareh Sago Halaban oleh Ahsanuz Zikri, lisensi CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.









Komentar ditutup.