Padang – Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy meminta seluruh bupati dan wali kota bergerak bersama menekan peredaran narkoba. Ia menilai ancaman narkoba di Sumbar kian mengkhawatirkan karena daerah ini mulai mengarah menjadi wilayah produksi, tidak lagi hanya jalur perlintasan.
Permintaan itu disampaikan Vasko dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Ruang Rapat Istana Gubernur, Padang, Kamis (19/11/2026). Rapat dihadiri bupati dan wali kota se-Sumbar dengan tema komitmen dan sinergi pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.
Menurut Vasko, narkoba tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan sektoral yang hanya menjadi tanggung jawab Badan Narkotika Nasional (BNN) atau kepolisian. Penanganannya harus terintegrasi dan melibatkan kepala daerah, aparat penegak hukum, instansi terkait, serta masyarakat. “Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan ini semakin meluas,” kata Vasko.
Ia juga berharap rapat tersebut tidak berhenti pada pemaparan dan diskusi. Para kepala daerah diminta memanfaatkan forum itu untuk menyampaikan gagasan dan merumuskan solusi yang dapat segera dijalankan di daerah masing-masing.
Kepala BNN Provinsi Sumbar Toton Rasyid memaparkan, proyeksi Survei Prevalensi Nasional 2025 memperkirakan sekitar 85.666 orang berusia 15–24 tahun di Sumbar terpapar narkoba. BNNP juga memetakan 206 kawasan rawan narkoba di Sumbar, sembilan di antaranya berstatus bahaya. Untuk menekan risiko, BNNP menyarankan pemberdayaan generasi muda lewat pelatihan keterampilan dan peluang usaha.
Dari sisi layanan, BNN baru ada di empat daerah, yakni Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh. BNNP sedang memproses penambahan layanan di Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditetapkan, hanya sekitar lima sampai enam yang aktif memberi layanan. Pemerintah kabupaten dan kota diminta menyediakan rehabilitasi rawat inap melalui rumah sakit daerah.
Di bidang pendidikan, muatan antinarkoba mulai masuk ke SMK melalui kurikulum keminangkabauan. Muatan itu direncanakan hadir pada mata pelajaran PPKN, PJOK, dan bimbingan konseling di SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027–2028. Kabupaten dan kota juga diminta menambah pendidikan antinarkoba dari jenjang PAUD hingga SMP sesuai kewenangannya. BNNP turut mengusulkan penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) lewat kerja sama pemerintah daerah dan kepolisian, dengan melibatkan penggiat antinarkoba, konselor, dan agen pemulihan.
Rapat itu turut dihadiri perwakilan Kapolda Sumbar, kepala organisasi perangkat daerah provinsi, dan Kepala Balai Besar POM di Padang. Pemprov Sumbar berharap pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi dapat terpadu hingga tingkat kabupaten, kota, dan nagari.
Foto ilustrasi: Interior Kubah Masjid Raya Sumatera Barat oleh Athayahisyam, lisensi CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
Realisasi Investasi Sumbar hingga Triwulan III 2026 Rp10,84 Triliun, Naik 25,45 Persen
Ninano dan Big Bang Merchandise Raih Juara UMKM Champion Padang 2026
12 Pohon Tumbang di Empat Kecamatan di Padang Selama Dua Hari Cuaca Buruk
PLN UID Sumbar Terus Gelar Clean Energy Day untuk Tumbuhkan Budaya Peduli Lingkungan












Komentar ditutup.