Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 memasuki tahap akhir di tingkat Badan Anggaran (Banggar). Pendapatan daerah disepakati Rp2,74 triliun dan belanja daerah Rp2,83 triliun. Angka itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026).
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub membacakan laporan hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye. Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir hadir, begitu juga Sekretaris Daerah Raju M. Chaniago, kepala OPD, direktur perusahaan daerah, Kepala RSUD, dan unsur Forkopimda.
Pendapatan daerah tercatat Rp2,7423 triliun, turun Rp284 miliar atau 9,39 persen dari APBD Perubahan 2026. Pendapatan asli daerah (PAD) ditetapkan Rp1,1002 triliun, naik Rp95,8 miliar atau 9,54 persen. Komposisinya, dana transfer pemerintah pusat 59,88 persen dan PAD 40,12 persen. Osman menyoroti struktur pendapatan yang masih bergantung pada dana transfer pusat.
Belanja daerah disepakati Rp2,8326 triliun. Belanja operasi Rp2,6612 triliun, sedangkan belanja modal Rp164,4 miliar. Prioritas belanja mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur perkotaan, dan pemberdayaan ekonomi.
DPRD meminta Pemko Padang meningkatkan pendapatan lewat pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset secara produktif, tanpa membebani masyarakat. Pemko juga menjajaki skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan. Perhitungan teknis dan kesesuaian regulasinya dijadwalkan disampaikan kepada DPRD pada Februari 2027.
Banggar turut melaporkan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD senilai Rp80,54 miliar setelah monitoring dan evaluasi KPK. Sebanyak Rp23,10 miliar masuk APBD Murni 2027 dan Rp1,73 miliar dialihkan ke program OPD terkait. Sisanya Rp55,70 miliar ditunda menunggu penyesuaian regulasi dan dapat diusulkan kembali pada APBD Perubahan 2027.
APBD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Padang 2025–2029 dan bagian dari tahap awal RPJPD 2025–2045. Tema yang diusung adalah penguatan fondasi transformasi Padang sebagai kota jasa terkemuka yang inklusif dan berkelanjutan. Agenda berikutnya, fraksi-fraksi DPRD akan menyampaikan pandangan akhir.
Foto ilustrasi: Leli Arni dprd sumbar oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, lisensi Public domain, via Wikimedia Commons.
Realisasi Investasi Sumbar hingga Triwulan III 2026 Rp10,84 Triliun, Naik 25,45 Persen
Ninano dan Big Bang Merchandise Raih Juara UMKM Champion Padang 2026
12 Pohon Tumbang di Empat Kecamatan di Padang Selama Dua Hari Cuaca Buruk
PLN UID Sumbar Terus Gelar Clean Energy Day untuk Tumbuhkan Budaya Peduli Lingkungan












Komentar ditutup.