Menu ✖

Otomatis
Breaking News

News

DPRD Padang dan Pemko Sepakati Pendapatan Daerah 2027 Rp2,74 Triliun, Belanja Rp2,83 Triliun

badge-check

Foto ilustrasi: Leli Arni dprd sumbar oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, lisensi Public domain, via Wikimedia Commons. Perbesar

Foto ilustrasi: Leli Arni dprd sumbar oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, lisensi Public domain, via Wikimedia Commons.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 memasuki tahap akhir di tingkat Badan Anggaran (Banggar). Pendapatan daerah disepakati Rp2,74 triliun dan belanja daerah Rp2,83 triliun. Angka itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026).

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub membacakan laporan hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye. Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir hadir, begitu juga Sekretaris Daerah Raju M. Chaniago, kepala OPD, direktur perusahaan daerah, Kepala RSUD, dan unsur Forkopimda.

Pendapatan daerah tercatat Rp2,7423 triliun, turun Rp284 miliar atau 9,39 persen dari APBD Perubahan 2026. Pendapatan asli daerah (PAD) ditetapkan Rp1,1002 triliun, naik Rp95,8 miliar atau 9,54 persen. Komposisinya, dana transfer pemerintah pusat 59,88 persen dan PAD 40,12 persen. Osman menyoroti struktur pendapatan yang masih bergantung pada dana transfer pusat.

Belanja daerah disepakati Rp2,8326 triliun. Belanja operasi Rp2,6612 triliun, sedangkan belanja modal Rp164,4 miliar. Prioritas belanja mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur perkotaan, dan pemberdayaan ekonomi.

DPRD meminta Pemko Padang meningkatkan pendapatan lewat pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset secara produktif, tanpa membebani masyarakat. Pemko juga menjajaki skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan. Perhitungan teknis dan kesesuaian regulasinya dijadwalkan disampaikan kepada DPRD pada Februari 2027.

Banggar turut melaporkan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD senilai Rp80,54 miliar setelah monitoring dan evaluasi KPK. Sebanyak Rp23,10 miliar masuk APBD Murni 2027 dan Rp1,73 miliar dialihkan ke program OPD terkait. Sisanya Rp55,70 miliar ditunda menunggu penyesuaian regulasi dan dapat diusulkan kembali pada APBD Perubahan 2027.

APBD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Padang 2025–2029 dan bagian dari tahap awal RPJPD 2025–2045. Tema yang diusung adalah penguatan fondasi transformasi Padang sebagai kota jasa terkemuka yang inklusif dan berkelanjutan. Agenda berikutnya, fraksi-fraksi DPRD akan menyampaikan pandangan akhir.

Foto ilustrasi: Leli Arni dprd sumbar oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, lisensi Public domain, via Wikimedia Commons.

Rangga AlfariziKontributor Kota Padang

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Mahyeldi Minta Dukungan Sri Sultan HB X untuk Usulan Mr. Assaat Jadi Pahlawan Nasional

20 Nov 2026 - 21:33 WIB

Mahyeldi Minta Dukungan Sri Sultan HB X untuk Usulan Mr. Assaat Jadi Pahlawan Nasional

Realisasi Investasi Sumbar hingga Triwulan III 2026 Rp10,84 Triliun, Naik 25,45 Persen

20 Nov 2026 - 21:00 WIB

Realisasi Investasi Sumbar hingga Triwulan III 2026 Rp10,84 Triliun, Naik 25,45 Persen

SIMFes 2026 di Sawahlunto Masuk Top 125 Karisma Event Nusantara

20 Nov 2026 - 20:22 WIB

SIMFes 2026 di Sawahlunto Masuk Top 125 Karisma Event Nusantara

Padang Panjang Raih Penghargaan Smart City 2026 Kategori Smart Economy dari Komdigi

20 Nov 2026 - 20:00 WIB

Padang Panjang Raih Penghargaan Smart City 2026 Kategori Smart Economy dari Komdigi

Jasa Raharja dan Satlantas Periksa Bus di Terminal Aur Kuning Bukittinggi

20 Nov 2026 - 19:40 WIB

Jasa Raharja dan Satlantas Periksa Bus di Terminal Aur Kuning Bukittinggi
Trending di Bukittinggi