JAKARTA — Rencana aksi unjuk rasa skala besar yang bakal dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 mendatang menuai gelombang penolakan keras. Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Al Washliyah DKI Jakarta secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana demonstrasi tersebut demi membentengi keharmonisan dan stabilitas keamanan ibu kota dari ancaman potensi kerusuhan.
Gerakan demonstrasi ini rencananya akan menggalang pengerahan massa dari lintas elemen aliansi masyarakat, seperti Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB), hingga Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI).
Menanggapi rencana pengerahan massa tersebut, Ketua PW GP Al Washliyah DKI Jakarta, Dedi Siregar, melempar kritikan menohok. Ia meminta kelompok-kelompok penuntut tersebut untuk tidak membawa-bawa nama publik secara sepihak hanya demi memuluskan kepentingan agenda kelompok mereka semata.
“Kami tegaskan, AMPB, ARIB, dan ARPI tidak memiliki legitimasi untuk mengklaim mewakili seluruh bangsa Indonesia. Indonesia bukan milik satu kelompok, bukan milik satu organisasi, dan bukan milik satu kepentingan,” tegas Dedi dalam keterangan resminya.
Meski begitu, Dedi menekankan bahwa pihaknya sama sekali tidak berniat menghalangi hak konstitusional warga negara dalam menyuarakan pendapat di muka umum. Namun, ia menyayangkan apabila panggung kebebasan berdemokrasi justru dicemari oleh tindakan-tindakan provokatif yang berujung pada kekerasan, aksi intimidasi, hingga perusakan fasilitas umum milik negara.
“Jangan sampai demokrasi hanya dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum. Atas nama kebebasan, jangan sampai muncul intimidasi, provokasi, kekerasan, atau tindakan yang merusak fasilitas negara,” lanjut Dedi.
Menjelang hari pelaksanaan aksi, GP Al Washliyah DKI Jakarta menyerukan imbauan hangat kepada seluruh lapisan masyarakat—khususnya kalangan generasi muda—agar lebih bijaksana dan tak mudah tersulut oleh narasi-narasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Warga diharapkan dapat terus memprioritaskan jalur damai serta konstitusional agar iklim Jakarta tetap sejuk, aman, dan kondusif.
