SUMBARTERKINI, Padang — Sekitar 50 ribu jiwa yang tinggal di 33 desa pesisir Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, saat ini masih berada di zona merah rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Pemerintah daerah mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi gempa megathrust di segmen Siberut yang diprediksi bisa mencapai magnitudo 8,9.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Mentawai, Lahmudin Siregar, menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus menjadi budaya masyarakat. Hal ini disampaikannya usai menghadiri kegiatan promosi Mentawai sebagai Laboratorium Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim Inklusif di Kampus UNP, Kamis (26/6)
“Gempa besar bisa terjadi kapan saja. Karena itu, kami tidak hanya menunggu, tapi aktif menyiapkan mitigasi,” kata Lahmudin.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat, seperti latihan evakuasi rutin, penyiapan jalur evakuasi, dan pembangunan lumbung logistik di setiap kecamatan. Namun, kendala masih ditemukan pada aspek vital seperti sistem peringatan dini. Beberapa sirine tsunami dilaporkan rusak dan belum diperbaiki.
“Kita punya golden time hanya 5–10 menit setelah gempa besar. Kalau menunggu sirine, bisa terlambat. Maka kami minta masyarakat langsung evakuasi jika merasakan guncangan hebat,” ujarnya. Sebagai alternatif, ia mendorong penggunaan penanda lokal seperti lonceng gereja atau tiang listrik sebagai alarm evakuasi.
Dari 33 desa pesisir yang ada, 10 desa telah dikategorikan sebagai wilayah dengan potensi landaan tsunami. Lahmudin mengimbau masyarakat untuk menjaga keberadaan hutan mangrove di sepanjang pesisir sebagai pelindung alami dari gelombang tinggi.
“Menanam dan menjaga mangrove adalah bagian penting dari mitigasi. Selain itu, masyarakat harus menyiapkan tas siaga dan menyadari bahwa mereka tinggal di wilayah rawan,” tegasnya.
Terkait relokasi, Lahmudin menyebut bahwa pemerintah telah menyusun rencana jangka panjang untuk memindahkan warga ke wilayah yang lebih tinggi. Namun, keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama realisasi program tersebut.
“Relokasi butuh dana besar. Maka saat ini kami mendorong kesiapan evakuasi mandiri, terutama di desa-desa pesisir,” tambahnya.
